Tetap Hidup dengan Tumpang Pitu

0
180
https://images.app.goo.gl/udG3RAaDSv2Da3L68

 

Oleh Muhammad Afifuddin Abdurrosyid Kamil, awardee Muamalat Scholarship

Dibalik kemajuan ekonomi Kabupaten Banyuwangi selama 10 terakhir, ternyata masih menyimpan sebuah rahasia besar berupa perampasan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan tambang emas. Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada perusahaan tambang emas atas eksploitasi Bukit Tumpang Pitu yang berstatus sebagai hutan lindung, membuat masyarakat semakin tidak berdaya dalam memperjuangkan haknya. Tindakan represif yang selalu dilakukan oleh aparat kepada masyarakat saat aksi damai berlangsung membuat saya yakin bahwa perusahaan dan pemerintah sedang bekerjasama untuk membabat habis kekayaan alam di Hutan Lindung Bukit Tumpang Pitu tanpa mempedulikan nasib masyarakat setempat.

Demo aksi penolakan dan pemasangan listrik di tambang emas Tumpang Pitu yang terjadi pada tahun 2017 merupakan puncak kemarahan dari masyarakat Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi. Kemarahan masyarakat ini dipicu oleh kehadiran perusahaan tambang yang dianggap telah melakukan pengerusakan ekosistem alam di kawasan hutan lindung tersebut. Hutan dan pantai yang menjadi lahan utama mata pencaharian mereka sudah tidak bisa lagi diandalkan, limbah tambang yang dibuang sembarangan tanpa melakukan kajian  AMDAL yang benar membuat seluruh mata air, pantai, dan tanah yang ada di kawasan tersebut tercemar. Sebagian masyarakat desa terpaksa pindah ke daerah lain karena kebutuhan ekonomi mereka tidak lagi dapat terpenuhi dan sebagian lagi memutuskan untuk bertahan memperjuangkan hak mereka. Selama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum mencabut izin dari perusahaan tambang di kawasan Bukit Tumpang Pitu, selama itu pula konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang akan terus berlanjut. Sampai saat essai ini ditulis, perusahaan tambang masih melakukan aktivitasnya dan masyarakat masih terus bertahan memperjuangkan hak yang telah dirampas oleh perusahaan.

Sejak Tahun 2012, setidaknya terdapat 4.998 hektar dan 6.623 hektar kawasan Hutan Lindung Bukit Tumpang Pitu yang dikuasi oleh PT BSI dan PT DSI (Grup PT Merdeka Copper Gold, Tbk). Tidak kurang dari 75% luas kawasan Bukit Tumpang Pitu terancam menjadi sebuah lubang galian raksasa. Kehancuran Bukit Tumpang Pitu akibat alih fungsi lahan membuat masyarakat takut kehilangan “pagar alam” yang selama ini telah melindungai mereka dari ancanaman tsunami seperti yang terjadi pada tahun 1994. Aktivitas eksploitasi ini tidak hanya menjadi sumber masalah konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan tambang, namun sudah mulai merambat ke permasalahan ekonomi dan isu lingkungan.

Berbagai upaya telah dicoba untuk mendamaikan kedua belah pihak, tak kurang dari puluhan negosiasi telah disepakati dan sebanyak itu pula kesepakatan tersebut dikhianati. Pada akhirnya masyarakat sudah terlalu geram dengan upaya-upaya damai yang dilakukan, sehingga mereka sudah bulat memutuskan untuk melawan dan melanjutkan konflik sampai perusahaan bersedia angkat kaki dari Bukit Tumpang Pitu sebelum kawasan tersebut benar-benar hancur. Hanya ada dua pilihan bagi masyarakat, pertama mereka harus membuat perusahaan angkat kaki dari kampung halaman mereka atau mereka sendirilah yang harus meninggalkan kampung halamannya.

Sampai saat ini belum ada solusi untuk permasalahan Bukit Tumpang Pitu. Oleh karena itu, masyarakat desa kawasan Bukit Tumpang Pitu mengajak seluruh lapisan masayarakat Banyuwangi untuk mendukung mereka. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan semakin banyak perusahaan besar lain yang datang ke daerah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengerusakan alam seperti di Bukit Tumpang Pitu. Saya, sebagai bagian dari masyarakat terdampak hanya berharap untuk tetap bisa hidup bersama Bukit Tumpang Pitu baik dengan bantuan pemerintah maupun tanpa bantuan pemerintah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here