Shalat Jama’ah Online, Bolehkah?

Masa pandemi COVID-19 membuat aktivitas yang umumnya bertatap muka beralih ke media daring seperti rapat, kuliah, bahkan mengaji. Namun, apakah kegiatan peribadatan seperti shalat berjamaah dapat dilakukan secara daring atau online?

Dalam Kifayatu Al-Akhyat (hlm 168-168), shalat dianggap sah bila:

1. Makmum mengetahui shalatnya imam.
Artinya makmum mengetahui pergerakannya imam secara langsung. Ini sudah dinash oleh imam Syafi’i dan sudah sepakat para ashbab syafi’i. Sedangkan batasan ‘mengetahui’ disini yaitu bisa dengan melihat imam secara langsung, melihat sebagian shaf, atau mendengarkan suaranya muballigh (penerus suara imam).

2. Makmum tidak berada di posisi yang mendahului imam.
Bila seorang makmum berada di posisi yang mendahului imam maka shalatnya batal menurut qoul jadid, seperti halnya keharama mendahului dalam gerakannya (imam). Bila posisi yg mendahului imam tersebut di tengah-tengah shalat terdapat khilaf. Pertama berpendapat sah dan ini adalah pendapat sahih. Kedua berpendapat batal. Bagaimana kalau sejajar ? Menurut Ibnu Rif’ah tidak apa-apa.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kondisi makmum ini ada 3 keadaan:
1. Imam dan makmum di luar masjid
2. Imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid
3. Imam dan makmum di dalam masjid.

Kondisi ke-3
Bila imam dan makmum sama sama berada dalam masjid maka hukumnya sah shalatnya makmum, baik shafnya terputus atau bersambung, sama juga (tetap sah) antara imam dan makmum terdapat penghalang atau tidak. Sama juga sah, keduanya berkumpul di satu tempat atau tidak. Bahkan, bila imam salat di atas menara dan makmum di dalam sumur, atau sebaliknya, jamaahnya tetap sah, karena keduanya berada dalam satu tempat, yaitu masjid.

Kondisi ke-2
Bila imam shalat di dalam masjid, dan makmum di luar masjid dan tidak ada penghalang di antara keduanya, maka jamaahnya sah, dengan syarat jaraknya tidak lebih dari 300 dzira’ (hasta) (kurang lebih 144 m, dengan asumsi 1 dzira’=48 cm). Jarak ini diukur dari posisi terakhir masjid menurut pendapat yang sahih.

Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah menjelaskan bila makmum berada di jalan yang bersambung dengan masjid maka dihukumi seperti tanah kosong menurut qoul sahih.

Kondisi ke-1
Imam dan makmum berada di luar masjid ada dua keadaan: (1) ruang terbuka, (2) ruang tidak terbuka. Bila di ruang terbuka maka jamaahnya sah dengan syarat tidak lebih dari 300 dzira’. Ruang tidak terbuka yang dimaksud seperti imam berdiri di halaman rumah dan makmum di rumah yang lain, atau keduanya berada di madrasah/rubath yang mencakup rumah-rumah. Maka imam berdiri di serambi dan makmum membuat shaf di belakangnya di serambi makmum.

Jadi kesimpulannya, apakah boleh jamaah online, imam berada di masjid memandu dengan speaker dan jamaah di rumahnya masing-masing?

Jawabannya tidak sah jamaahnya, karena
1. Makmum tidak mengetahui shalatnya imam atau mengetahui makmum yg tahu shalatnya imam,
2. Imam dan makmum berada di tempat yg berbeda-beda yg tidak pada kondisi 3, saling terpisah, dan tidak tahu satu dengan yg lain,
3. Posisi makmum juga tidak diketahui apakah di depan, di samping, atau di belakang imam.

Hamzah Alfarisi
(Khodim Ma’had Jawi)

Bagaimana Hukum Merawat Anak Terlantar?

Dalam disiplin ilmu fiqih, islam membahas nasib anak temuan (laqith). Laqith didefinisikan sebagai setiap anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang menanggungnya baik ibu, bapak, kakek-nenek, atau pihak-pihak lain. Anak yang sudah mencapai baligh tidak masuk dalam kategori ini, karena anak baligh sudah (dianggap oleh syariat) tidak membutuhkan pengasuhan lagi.


“Bila seseorang menemukan laqith di jalanan (atau tempat umum lainnya), maka hukumnya fardhlu kifayah untuk mengadopsi, mendidik, dan menanggungnya. Tidak diasuh anak tersebut kecuali oleh orang (pihak) yang dapat dipercaya. Bila ditemukan harta bersama anak tersebut, hakim dapat menafkahkan harta tersebut untuk sang anak. Namun bila tidak ditemukan harta, maka nafkahnya menggunakan baitul mal (Fathul Qorib, 41)”.


Memungut anak terlantar dihukumi fardhlu kifayah ini didasarkan pada Ayat Al-Qur’an: “[Wa ta’awanu ala al-birri wa at-taqwa], saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan”. Kewajiban ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada sesama manusia (kepedulian sosial) dengan cara mengasuh dan mendidiknya. Sehingga bila di suatu wilayah terdapat anak terlantar yang tidak terurus, maka penduduk di wilayah tersebut akan mendapatkan dosa. Namun, apabila ada pihak yang mengasuh, gugurlah kewajiban penduduk di wilayah tersebut.


Adapun pihak yang mengasuh laqith haruslah amanah, dijelaskan lebih lanjut dalam Kifayatul Akhyar hal 9 Juz 2 bahwa: syarat bagi pengasuh ada 5 yaitu (1) taklif (terbebani hukum syarai’at, artinya seperti orang gila tidak diperolehkan), (2) merdeka (tidak diperbolehkan seorang budak kecuali atas izin tuannya), (3) islam, (4) adil, dan (5) mengarahkan. Pengasuh tidak disyarakan laki-laki atau kaya, karena ia tidak wajib menafkahinya.


Dalam konteks ke-Indonesia-an, Status laqith ini sebetulnya telah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya makna baitul mal (untuk anak yang ditemukan tanpa harta) yang menyertainya adalah negara. Negara hakikatnya sudah mencoba untuk merealisasikan amanah UUD ini melalu panti-panti asuhan yang menjadi program Dinas Sosial.


Selain Dinas Sosial, kemunculan lembaga pengasuh anak terlantar seperti rumah yatim, yatim mandiri, panti yatim dan lainnya patut diapreasiasi, kemunculan lembaga ini sangat membantu untuk pengasuhan para laqith. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut perlu didukung dalam rangka kepedulian sosial dan menggugurkan kefardhukifayahan. Bagaimanapun, lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.
Mari bersama-sama membantu anak-anak terlantar melalui lembaga-lembaga tersebut, karena ini adalah kewajiban kita bersama.


Hamzah Alfarisi

Fathul Qorib : Hukum Wakaf dan Pengertiannya

Pengertian

Hukum Wakaf – Ditinjau dari segi bahasa waqaf berarti menanam, sedangkan secara syara’ waqaf merupakan menahan harta untuk dialih milikkan, yaitu dengan cara memindah hak tasharruf (penggunaan) dari pewaqaf (waqif) ke penerima waqaf (mauquf alaih) dengan tujuan mendekat diri kepada Allah Ta’ala.

Waqaf hukumnya boleh dan memiliki tiga syarat

Pertama, harta yang diwaqafkan (mauquf) harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan keadaannnya tetap (utuh, tahan lama). Oleh karena itu, waqif tidak boleh mewaqafkan uang atau makanan yang hanya sekali pemanfaatannya. Dari segi pemanfaatanya, mauquf dimanfaatkan dengan tujuan sesuai syara’j, bukan alat-alat untuk permainan ataupun perhiasan. Mauquf tidak disyaratkan memiliki kemanfaatan yang ada pada saat itu (aktual). Sehingga hukumnya sah mewaqafkan budak dan keledai yang masih kecil untuk diambil manfaatnya di kemudian hari.

Kedua, Waqaf harus diberikan pada asal (mauquf alaih pertama) yang sudah wujud, dan far’ (mauquf alaih selanjutnya) yang tidak terputus (akan selalu ada).
Sebagai contoh, waqif tidak boleh mewaqafkan barang kepada anaknya kemudian diwaqafkan kepada orang-orang miskin, sedangkan dia tidak memiliki anak. Contoh ini dinamakan dengan munqati’ al awwal (mauquf alaih yang pertamanya terputus).
Berkaitan dengan contoh sebelumnya, jika wakif tidak menyebutkan kata “kemudian setelahnya diberikan pada fuqara’”, maka contoh ini adalah mungqathi’ awwal wal akhir (maukuf pertama dan akhir terputus).

Ketiga, waqaf tidak dilakukan pada sesuatu yang diharamkan.
Sesungguhnya waqaf tidak disyaratkan harus nampak jelas tujuan ibadahnya, bahkan yang penting tidak mengandung unsur maksiatnya, baik nampak jelas tujuan ibadahnya seperti waqaf kepada kaum fuqara’, atau tidak nampak jelas seperti waqaf kepada orang-orang kaya.

Di dalam waqaf disyaratkan pula untuk tidak dibatasi dengan waktu. Misalnya,

“aku waqafkan barang ini selama setahun.”,

maka waqaf seperti ini tidak sah. Waqaf (penggunaannya) disesuaikan dengan apa yang disyaratkan oleh waqif pada barang tersebut. Misalnya, mendahulukan sebagian dari orang-orang yang mendapatkan waqaf seperti,

“aku waqafkan pada anak-anakku yang paling wira’i.”,

atau mengakhirkan sebagiannya, seperti “aku waqafkan kepada anak-anakku. Kemudian ketika mereka sudah tidak ada, maka kepada anak-anak mereka.”,

atau menyamakan diantara seluruh mauquf alaih, seperti,

“aku wakafkan kepada anak-anakku sama rata antara yang laki-laki dan yang perempuan.”,

atau mengunggulkan sebagian anak-anaknya di atas sebagian yang lain seperti,

“aku waqafkan kepada anak-anakku, yang laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian yang perempuan.”

Kajian Fiqih (Kitab Fathul Qorib)

Oleh: Ustadz Hamzah Alfarisi

Jumat, 22 November 2019

Editor : Mil

Fathul Qorib : Hal-hal yang membatalkan Sholat

Fathul Qorib : Fasal, Hal-hal yang membatalkan Sholat

Hal-hal yang membatalkan Sholat ada 11 ( Fathul qorib ),yaitu:

  1. Berbicara dengan sengaja, yaitu ucapan-ucapan yang disengaja dan difahami orang lain . Berbicara selain membaca ayat Al-Qur’an walaupun hanya mengatakan ” قِ” yang berarti jagalah, maka itu akan membatalkan sholat.
  2. Bergerak yang berlebihan, hitungan berlebihan adalah lebih dari tiga gerakan atau satu gerakan tetapi frontal, misalnya loncat. Meskipun hanya satu gerakan, tetapi itu tidak dihitung satu gerakan karena gerakannya terlalu frontal. Yang tidak dihitung sebagai gerakan yaitu gerakan-gerakan kecil seperti gerakan jari, gerakan bibir, gerakan kelopak mata.
  3. Hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.
  4. Terkena najis, contohnya kotoran cicak.
  5. Terbukanya aurat, kalau terbukanya hanya sebentar kemudian ditutup itu tidak membatalkan sholat.
  6. Berubahnya niat, contohnya ketika imam salah, kemudian makmum mengucapkan tasbih ( bagi laki-laki) tetapi hanya berniat mengingatkan imam bukan diniati dzikir, maka dia sholatnya batal.
  7. Berpaling dari kiblat, Imam Syafi’i menggunakan acuan dada, ketika dada berpaling dari kiblat maka sholatnya batal.
  8. Tertawa terbahak-bahak sampai badannya ikut bergerak-gerak.
  9. Makan, contohnya ketika sebelum sholat seseorang makan terlebih dahulu. ketika sholat, terdapat sisa makanan yang tertinggal di gigi , kemudian sisa itu ditelan, maka sholatnya batal.
  10. Minum
  11. Murtad
  • Fasal,

Dalam sholat fardhu itu ada 17 rokaat, 34 sujud, 94 takbir, 9 tasyahud, 10 salam, 153 tasbih, dan jumlah rukun sholat fardhu ada 126. Orang yang tidak kuat untuk berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan duduk, yang paling afdhal adalah duduk seperti duduk iftirasy. Jika tidak kuat duduk maka sholat dengan tidur miring, lambung kanan berada di sebelah bawah dan miring menghadap kiblat, jika tidak mampu maka menggunakan isyarat.

Fasal, perkara yang ditinggalkan ketika sholat.

  1. Jika perkara wajib yang ditinggal atau rukun sholat, maka harus ditambah dan disempurnakan sesuai dengan rukun yang ditingggalkan dan ditambah dengan sujud sahwi.
  2. Jika yang ditinggalkan adalah sunnah, maka tidak perlu menambah tetapi tetap melakukan sujud sahwi.
  3. Jika yang di tinggalkan bukan wajib dan sunnah maka tidak perlu menambah dan tidak perlu sujud sahwi.

Rangkuman kajian
Kitab: Fathul Qorib
Pemateri: ust Hamzah Alfarisi
Waktu: Jumat, 30 November 2018
Tempat: node ARL lt 2

Fathul Qorib Ihya Al Mawat : Mengolah Bumi Yang Mati

Pengertian

Fathul Qorib – Al mawat, sebagaimana yang dijelaskan oleh imam ar Rafi’i di dalam kitab Asy Syarh ash Shagir, adalah lahan yang tidak berstatus milik dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Sedangkan, Ihya’ al Mawat ialah mengolah bumi yang mati. Adapun yang dimaksud bumi yang mati ialah lahan yang belum dimanfaatkan.

Syarat

Syarat Ihya’ al Mawat ada dua. Pertama ialah orang yang mengolah bergama islam. Maka bagi orang islam hukumnya sunnah mengolah bumi mati, baik dengan izin imam ataupun tidak. Kecuali jika ada hak yang bersinggungan dengan bumi mawat tersebut. Seperti imam membatasi sebagian dari bumi mawat, kemudian ada seseorang yang ingin mengolahnya, maka ia tidak bisa memilikinya kecuali dengan izin dari imam, demikian menurut pendapat al ashah. Syarat yang kedua yaitu bumi tersebut harus merdeka-tidak bersatatus milik-yang dimiliki oleh orang islam. Lahan yang pernah dihuni namun sekarang sudah tidak lagi, maka statusnya adalah milik orang yang memilikinya jika memang diketahui, baik orang islam atau kafir dzimmi. Urusannya diserahkan pada keputusan imam, mau dijaga, atau dijual dan hasil penjualannya dijaga.

Tata Cara

Terdapat empat cara dalam ihya al Mawat berdasarkan tujuan dari pengolahan bumi mawat tersebut. Pertama,  jika orang yang mengolah ingin mengolah lahan mawat menjadi sebagai rumah, maka dalam hal ini disyaratkan harus memagari lahan tersebut dengan membangun pagar dengan sesuatu yang terlaku secara adat di tempat tersebut, yaitu berupa bata, batu atau bambu. Selain itu, disyaratkan harus memberi atap diatas sebagian lahan dan memasang pintu. Jika orang yang mengolah ingin menjadikan mawat sebagai kandang binatang ternak, maka cukup membuat pagar yang lebih rendah dari pagarnya rumah, dan tidak disyaratkan harus membuat atap. Kedua, Jika yang mengolah ingin menjadikan mawat sebagai ladang, maka ia harus mengumpulkan tanah di sekelilingnya, meratakan lahan tersebut dengan mencangkul bagian-bagian yang agak tinggi di sana, menimbun bagian-bagian yang berlubang/rendah, mengatur pengairan pada lahan tersebut dengan menggali sumur atau menggali saluran air. Ketiga, Jika orang yang mengolah ingin menjadikan mawat sebagai kandang binatang ternak, maka cukup membuat pagar yang lebih rendah dari pagarnya rumah, dan tidak disyaratkan harus membuat atap. Kempat,  jika yang mengolah lahan mawat ingin membuat kebun, maka ia harus mengumpulkan tanah dan membuat pagar di sekeliling lahan kebun tersebut jika memang hal itu telah terlaku. Di samping itu, juga disyaratkan harus menanam sesuatu menurut pendapat al madzhab.

Pemberian Air

Ketika seseorang menemukan suatu sumber air, maka tidak wajib diberikan pada orang lain secara mutlak. Kewajiban memberikan air tersebut hanya diberlakukan dengan tiga syarat. Syarat pertama, air tersebut lebih dari kebutuhannya, maksudnya orang yang memiliki air tersebut. Jika air itu tidak lebih, maka ia berhak mendahulukan dirinya sendiri dan tidak wajib memberikannya pada orang lain. Syarat kedua, air tersebut dibutuhkan oleh orang lain, baik untuk dirinya sendiri atau binatangnya.Hal ini ketika di sana terdapat padang rumput yang digunakan untuk mengembalakan binatang ternak, dan tidak mungkin mengembala di sana kecuali dengan memberi minum air. Namun, tidak wajib baginya memberikan air tersebutuntuk tanaman atau pohon orang lain. Syarat ketiga, air tersebut masih berada di tempatnya, yaitu tempat keluarnya air baik sumur atau sumber. Sehingga, ketika air ini sudah diambil di dalam sebuah wadah, maka tidak wajib diberikan menurut pendapat shahih. Ketika wajib untuk memberikan air, maka yang dikehendaki dengan ini adalah mempersilahkan binatang ternak orang lain untuk mendatangi sumur, jika pemilik air tidak terganggu pada tanaman dan binatang ternaknya sendiri. Jika ia terganggu dengan kedatangan binatang ternak tersebut, maka binatang ternak tersebut dicegah untuk mendatangi sumur, dan bagi para pengembalanya yang harus mengambilkan air untuk binatang-binatang ternaknya.

Kajian Fiqih (Kitab Fathul Qorib)

Oleh: Ustadz M. Ainun Na’im

Jumat, 15 November 2019