Peranan Pendidikan Konservasi dalam Membangun Masyarakat Desa Hutan

0
221
Data dari Kementerian Kehutanan Tahun 2010 menyatakan bahwa dari 31 864 jumlah desa, terdapat 16 760 desa (52.60%) yang memiliki kawasan hutan antara lain pada hutan lindung terdapat 6.243 desa, hutan produksi 7 467 desa, hutan produksi terbatas 4 744 desa dan hutan produksi konversi 3 848 desa dan hutan konservasi sebanyak 2 270 desa. Dari jumlah kepala keluarga sebanyak 21 563 447, terdapat sebanyak 448 630 kepala keluarga (2.08%) dalam kawasan hutan dan sebanyak 3 956 748 kepala keluarga (18.35%) di tepi kawasan hutan. Data tersebut menunjukkan bahwa desa sangat bersinggungan dengan kawasan hutan. Kata salah seorang masyarakat desa “yang mana sesungguhnya benar, desa yang masuk hutan atau hutan yang masuk desa?”. Hutan Desa eksis secara sosiologis, baik itu berada dalam kawasan hutan (atau hutan negara) maupun berada di luar kawasan (atau hutan hak/rakyat). Seperti halnya tanah bengkok (yang banyak ditemukan di Jawa), tanah kas desa, atau sebutan lainnya telah mengalami penurunan fungsi semenjak tata ruang kawasan hutan oleh negara. Praktik-praktik tradisional masyarakat dalam membangun hutan di desa mereka mengalami evolusi dari desa ke pemerintah. Awang (2003) membagi pengertian hutan desa dari beberapa sisi pandang, yaitu : (a) dilihat dari aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat, (b) dilihat dari aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa, (c) dilihat dari aspek pengelolaan, Hutan Desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa. Awang sendiri lebih cenderung pada pengertian (c) sebagai definisi ideal hutan desa. Sementara itu Alam (2003) mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk untuk itu, dimana lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan. Definisi dari Universitas Hasannudin ini bahkan sudah menyebutkan kelembagaan dan aktor pengelolaannya, yang tentu saja akan tergantung pada kondisi lokal tiap-tiap desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2014, jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar hutan hampir sekitar 12 juta jiwa. Jumlah tersebut mencapai 66.34% penduduk yang tergolong miskin. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah ironi, masyarakat yang sejatinya tinggal berdekatan dengan hutan yang sudah diketahui secara umum bahwa hutan Indonesia menyimpan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sebagai sumber pangan, papan, kayu bakar, bahkan sebagai obat tradisional. Akan tetapi, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan masih sangat terbatas. Semua pengelolaan hutan yang ada di Indonesia masih bersifat sentralistik, yaitu dikelola oleh pemerintah pusat. Akan tetapi di masa sekarang ini pemerintah sudah mencoba mengembangkan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang disebut perhutanan sosial, yaitu dengan program Hutan Adat, Hutan Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Skema Kemitraan. Tentunya program yang dicanangkan oleh pemerintah itu sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Akan tetapi, pengelolaan hutan oleh masyarakat desa hutan tentunya harus tetap diawasi dan dibina, yaitu dengan pendidikan konservasi. Pendidikan konservasi adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan adanya pendidikan konservasi bagi masyarakat desa sekitar hutan maka diharapkan dapat menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada sehingga prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan masih tetap ada. Jika keberlanjutan pengelolaan hutan masih tetap ada, maka masyarakat sekitar hutan masih dapat memanfaatkan hasil hutan yang ada untuk keperluan sehari-hari. Namun, hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena pendidikan memerlukan proses yang panjang dan tidak bisa didapatkan hasilnya secara instan. Proses pendidikan konservasi bagi masyarakat sekitar hutan harus dimulai sejak sekarang dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hal tersebut sangat penting sebagai sarana penyadartahuan masyarakat akan pentingnya ekosistem hutan bagi mereka. Seperti halnya seorang rimbawan pernah berkata, “masyarakat sejahtera, hutan lestari.” Ungkapan tersebut sangatlah benar di era sekarang ini, kita melihat sudah banyak hutan yang rusak atau dirambah karena akses masyarakat ke dalam hutan yang dibatasi. Dengan adanya pengelolaan hutan bersama masyarakat yang diimbangi dengan adanya pendidikan konservasi maka konsep kelestarian dan keberlanjutan akan tetap ada, sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat. Primadhika Al Manar, SHut*) *)Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor / KMNU IPB 52 Sumber : Alam S, Supratman, Yusuf Y. 2003. Pengelolaan Hutan Desa di Sulawesi Selatan. Makalah di Susun pada Seminar Nasional Hutan Desa, Yogyakarta. Awang SA. 2010. Hutan desa : realitas tidak terbantahkan sebagai alternatif model pengelolaan hutan di Indonesia [Internet]. [diunduh 2017 Des 9]. Tersedia pada: http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/hutan-desa-realitas-tidakerbantahkansebagaialternatif-model-pengelolaan-hutan-di-indonesia.html.
sumber : https://ekonomi.bisnis.com/

Data dari Kementerian Kehutanan Tahun 2010 menyatakan bahwa dari 31 864 jumlah desa, terdapat 16 760 desa (52.60%) yang memiliki kawasan hutan antara lain pada hutan lindung terdapat 6.243 desa, hutan produksi 7 467 desa, hutan produksi terbatas 4 744 desa dan hutan produksi konversi 3 848 desa dan hutan konservasi sebanyak 2 270 desa. Dari jumlah kepala keluarga sebanyak 21 563 447, terdapat sebanyak 448 630 kepala keluarga (2.08%) dalam kawasan hutan dan sebanyak 3 956 748 kepala keluarga (18.35%) di tepi kawasan hutan. Data tersebut menunjukkan bahwa desa sangat bersinggungan dengan kawasan hutan. Kata salah seorang masyarakat desa “yang mana sesungguhnya benar, desa yang masuk hutan atau hutan yang masuk desa?”.

Hutan Desa eksis secara sosiologis, baik itu berada dalam kawasan hutan (atau hutan negara) maupun berada di luar kawasan (atau hutan hak/rakyat). Seperti halnya tanah bengkok (yang banyak ditemukan di Jawa), tanah kas desa, atau sebutan lainnya telah mengalami penurunan fungsi semenjak tata ruang kawasan hutan oleh negara. Praktik-praktik tradisional masyarakat dalam membangun hutan di desa mereka mengalami evolusi dari desa ke pemerintah.

Awang (2003) membagi pengertian hutan desa dari beberapa sisi pandang, yaitu : (a) dilihat dari aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat, (b) dilihat dari aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa, (c) dilihat dari aspek pengelolaan, Hutan Desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa. Awang sendiri lebih cenderung pada pengertian (c) sebagai definisi ideal hutan desa.

Sementara itu Alam (2003) mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk untuk itu, dimana lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan. Definisi dari Universitas Hasannudin ini bahkan sudah menyebutkan kelembagaan dan aktor pengelolaannya, yang tentu saja akan tergantung pada kondisi lokal tiap-tiap desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2014, jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar hutan hampir sekitar 12 juta jiwa. Jumlah tersebut mencapai 66.34% penduduk yang tergolong miskin. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah ironi, masyarakat yang sejatinya tinggal berdekatan dengan hutan yang sudah diketahui secara umum bahwa hutan Indonesia menyimpan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sebagai sumber pangan, papan, kayu bakar, bahkan sebagai obat tradisional. Akan tetapi, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan masih sangat terbatas.

Semua pengelolaan hutan yang ada di Indonesia masih bersifat sentralistik, yaitu dikelola oleh pemerintah pusat. Akan tetapi di masa sekarang ini pemerintah sudah mencoba mengembangkan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang disebut perhutanan sosial, yaitu dengan program Hutan Adat, Hutan Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Skema Kemitraan. Tentunya program yang dicanangkan oleh pemerintah itu sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Akan tetapi, pengelolaan hutan oleh masyarakat desa hutan tentunya harus tetap diawasi dan dibina, yaitu dengan pendidikan konservasi.

Pendidikan konservasi adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan adanya pendidikan konservasi bagi masyarakat desa sekitar hutan maka diharapkan dapat menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada sehingga prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan masih tetap ada. Jika keberlanjutan pengelolaan hutan masih tetap ada, maka masyarakat sekitar hutan masih dapat memanfaatkan hasil hutan yang ada untuk keperluan sehari-hari. Namun, hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena pendidikan memerlukan proses yang panjang dan tidak bisa didapatkan hasilnya secara instan.

Proses pendidikan konservasi bagi masyarakat sekitar hutan harus dimulai sejak sekarang dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hal tersebut sangat penting sebagai sarana penyadartahuan masyarakat akan pentingnya ekosistem hutan bagi mereka. Seperti halnya seorang rimbawan pernah berkata, “masyarakat sejahtera, hutan lestari.” Ungkapan tersebut sangatlah benar di era sekarang ini, kita melihat sudah banyak hutan yang rusak atau dirambah karena akses masyarakat ke dalam hutan yang dibatasi. Dengan adanya pengelolaan hutan bersama masyarakat yang diimbangi dengan adanya pendidikan konservasi maka konsep kelestarian dan keberlanjutan akan tetap ada, sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat.

Primadhika Al Manar, SHut*)

*)Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor / KMNU IPB 52

 

Sumber :

Alam S, Supratman, Yusuf Y. 2003. Pengelolaan Hutan Desa di Sulawesi Selatan. Makalah di Susun pada Seminar Nasional Hutan Desa, Yogyakarta.

Awang SA. 2010. Hutan desa : realitas tidak terbantahkan sebagai alternatif model pengelolaan hutan di Indonesia [Internet]. [diunduh 2017 Des 9]. Tersedia pada: http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/hutan-desa-realitas-tidakerbantahkansebagaialternatif-model-pengelolaan-hutan-di-indonesia.html.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here