IPB Siap KKN?

0
327
sumber: https://blog.bem-unsoed.com/better-edisi-16/

(Gandawastraatmaja)

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan “IPB dilema KKN” yang kemarin saya opinikan dalam rubrik KMNU IPB. Judul “IPB siap KKN?” saya rasa tepat karena begitu prematurnya persiapan persiapan yang ada dan menimbulkan kesan bahwa KKN (Kuliah Kerja Nyata) IPB dipaksakan dengan berbagai alasan dan dianggap TIDAK SIAP.

Kabar pertama menyatakan bahwa IPB mengadakan KKN di bulan Juni, Juli, dan Agustus agar masa studi mahasiswa program sarjana dapat lulus tepat waktu alias tidak terlambat, mengingat kalau mahasiswa telat lulus, IPB juga akan tercoreng secara nilai akreditasi. Kabar kedua menyatakan IPB mengadakan KKN agar Praktik Lapang mahasiswa di Bulan Desember dan Januari tidak terganggu. Kabar ketiga menyatakan kegiatan ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir tidak terhambat. Kabar keempat menyatakan KKN dilakukan sebagai pemenuhan dharma ketiga Tridharma Perguruan Tinggi dan masih banyak kabar kabar yang berseliweran di jagat sosial maya saat ini. Intinya kabar kabar itu membuat kesan yang tidak siap bagi peserta KKN seperti saya.

Ketidaksiapan IPB dalam menghadapi KKN sudh terlihat sejak pandemi ini terjadi di awal maret yang mengakibatkan IPB harus memulangkan mahasiswanya ke kampung halaman. Pertama, Kuliah KKN yang seharusnya dilakukan setiap akhir pekan pasca UTS langsung tidak terdapat kabar apa apa “seakan akan” KKN IPB ditiadakan. Keduan, Survey yang dilakukan oleh IPB ditiga per empat semester juga menunjukkan ketidak siapan, kanapa survey tidak langsung disebar setelah UTS berakhir? Ketiga, Pengumuman KKN yang terlalu mendadak setelah banyak anggapan “KKN ditiadakan”. Keempat, Pembuatan Proposal, penjajagan perijinan ke Pemkab dan Mitra yang diharapkan cepat kayak buat mie instan. Hal hal tersebut adalah bukti KITA (IPB) TIDAK SIAP KKN. Untuk daerah yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh IPB menjadi lokasi KKN akan lebih mudah mengiyakan permintaan IPB, bagaimana dengan daerah yang belum dijajagi oleh IPB? Salah satu Kabupaten yang menolak diadakan KKN adalah daerah saya, terus bagaimana dong Bapak? Ibu?

Ketika saya mengurus perijinan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Bakesbangpol menyatakan tidak memberi ijin untuk melakukan kegiatan ini karena kondisi pandemi yang masih belum mununjukkan penurunan di Indonesia. Hal tersebut saya terima dengan lapang dada dan itu menjadi realita yang harus diterima. Pertanyaan saya mulai mengangkasa, bagaimana kalau ternyata bakesbangpol mengijinkan?
Daftar pertanyaan saya susun di paragraf ini,
1. Apa program kerja yang harus dilakukan? Bagi bagi masker? Warga rata rata juga sudah tahu dan menerapkan penggunaan masker
2. Bagaimana mekanisme pengumpulan warga dengan tetap memperhatikan Protab Covid-19?
3. Apakah kegiatan yang kita lakukan dapat sustainable kedepannya, dengan kondisi mahasiswanya yang masih lebih memilih mengejar 4 SKS daripada memberdayakan masyarakat?

KKN ini jelas jelas banyak dipandang oleh teman teman mahasiswa hanya sebagai syarat pemenuhan 4 SKS yang ada. Kalau sudah selesai KKN, ya sudah. Setiap saya berkunjung ke lapangan untuk tugas pengabdian kepada masyarakat, banyak masyrakat yang berpesan “mahasiswa, kampus, dsb jangan hanya datang ke kami untuk satu kali waktu, setelah itu pergi, namun harus berlanjut”.

KKN akan tetap berjalan pada Juni 2020 ini, pesan saya bagi yang kemungkinan lolos dari IPB (tidak menutup kemungkinan saya sendiri), jangan memandang masyarakat sebagai obyek kita, yang menjadikan mereka sebagai bahan penilaian kita, namun manusiakanlah masyarakat. Dengan begitu tanda tanya di judul tulisan ini dapat sedikit demi sedikit terbantahkan. Doa saya bagi kita semua adalah SEMOGA TULISAN INI TERBANTAHKAN OLEH REALITA KEGIATAN KKN IPB JUNI INI, AAMIIN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here