Shalat Jama’ah Online, Bolehkah?

Masa pandemi COVID-19 membuat aktivitas yang umumnya bertatap muka beralih ke media daring seperti rapat, kuliah, bahkan mengaji. Namun, apakah kegiatan peribadatan seperti shalat berjamaah dapat dilakukan secara daring atau online?

Dalam Kifayatu Al-Akhyat (hlm 168-168), shalat dianggap sah bila:

1. Makmum mengetahui shalatnya imam.
Artinya makmum mengetahui pergerakannya imam secara langsung. Ini sudah dinash oleh imam Syafi’i dan sudah sepakat para ashbab syafi’i. Sedangkan batasan ‘mengetahui’ disini yaitu bisa dengan melihat imam secara langsung, melihat sebagian shaf, atau mendengarkan suaranya muballigh (penerus suara imam).

2. Makmum tidak berada di posisi yang mendahului imam.
Bila seorang makmum berada di posisi yang mendahului imam maka shalatnya batal menurut qoul jadid, seperti halnya keharama mendahului dalam gerakannya (imam). Bila posisi yg mendahului imam tersebut di tengah-tengah shalat terdapat khilaf. Pertama berpendapat sah dan ini adalah pendapat sahih. Kedua berpendapat batal. Bagaimana kalau sejajar ? Menurut Ibnu Rif’ah tidak apa-apa.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kondisi makmum ini ada 3 keadaan:
1. Imam dan makmum di luar masjid
2. Imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid
3. Imam dan makmum di dalam masjid.

Kondisi ke-3
Bila imam dan makmum sama sama berada dalam masjid maka hukumnya sah shalatnya makmum, baik shafnya terputus atau bersambung, sama juga (tetap sah) antara imam dan makmum terdapat penghalang atau tidak. Sama juga sah, keduanya berkumpul di satu tempat atau tidak. Bahkan, bila imam salat di atas menara dan makmum di dalam sumur, atau sebaliknya, jamaahnya tetap sah, karena keduanya berada dalam satu tempat, yaitu masjid.

Kondisi ke-2
Bila imam shalat di dalam masjid, dan makmum di luar masjid dan tidak ada penghalang di antara keduanya, maka jamaahnya sah, dengan syarat jaraknya tidak lebih dari 300 dzira’ (hasta) (kurang lebih 144 m, dengan asumsi 1 dzira’=48 cm). Jarak ini diukur dari posisi terakhir masjid menurut pendapat yang sahih.

Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah menjelaskan bila makmum berada di jalan yang bersambung dengan masjid maka dihukumi seperti tanah kosong menurut qoul sahih.

Kondisi ke-1
Imam dan makmum berada di luar masjid ada dua keadaan: (1) ruang terbuka, (2) ruang tidak terbuka. Bila di ruang terbuka maka jamaahnya sah dengan syarat tidak lebih dari 300 dzira’. Ruang tidak terbuka yang dimaksud seperti imam berdiri di halaman rumah dan makmum di rumah yang lain, atau keduanya berada di madrasah/rubath yang mencakup rumah-rumah. Maka imam berdiri di serambi dan makmum membuat shaf di belakangnya di serambi makmum.

Jadi kesimpulannya, apakah boleh jamaah online, imam berada di masjid memandu dengan speaker dan jamaah di rumahnya masing-masing?

Jawabannya tidak sah jamaahnya, karena
1. Makmum tidak mengetahui shalatnya imam atau mengetahui makmum yg tahu shalatnya imam,
2. Imam dan makmum berada di tempat yg berbeda-beda yg tidak pada kondisi 3, saling terpisah, dan tidak tahu satu dengan yg lain,
3. Posisi makmum juga tidak diketahui apakah di depan, di samping, atau di belakang imam.

Hamzah Alfarisi
(Khodim Ma’had Jawi)

Zakat Harta Dagangan dan Zakat Fitrah

Salah satu zakat harta (mal) ialah zakat barang dagangan. Syarat barang dagangan yang wajib dizakati adalah barang yang boleh diperjual-belikan, barang diperjual-belikan secara kontinu atau terus menerus, benar-benar untuk mata pencaharian utama. Jika niat awalnya tidak untuk mata pencaharian utama, maka tidak wajib dizakati. Nisabnya yaitu 20 mitsqal (seperti emas) dengan besarnya zakat 2.5%. Zakat rikaz (barang temuan), yaitu sebesar 20%, tidak ada nisab.

Selain zakat mal, adapula zakat firtah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang punya kelebihan makanan pada malam akhir bulan ramadhan. Syarat wajib zakat fitrah ada 3, yaitu (1) islam, (2) Masih hidup pada hari terahir bulan ramadhan atau masih melihat matahari tenggelam, dan (3) punya kelebihan makanan.

Barang yang dizakatkan untuk zakat fitrah berupa makanan pokok yang ada di negara tersebut. Besarnya yaitu 5 kathi, kalau ukuran Iraq yaitu 1/3 kathi.( jika dikonversi ke dalam kg senilai 2.8-3 kg). Jika ada keluarga yang punya kelebihan makanan tetapi ketika sudah dibagikan ke semua keluarganya tidak lebih dari ketentuan zakat fitrah maka zakat seadanya.

Penerima zakat fitrah (mustahiq) ada 8 yaitu faqir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil. Faqir merupakan  orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak mampu memenuhi ½ dari kebutuhan minimumnya sehari-sehari. Miskin merupakan orang yang punya pekerjaan tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari. Amil merupakan orang yang ditunjuk untuk mengurus zakat. Muallaf merupakan orang yang masih lemah imannya, atau baru masuk islam. Budak atau Riqab merupakan budak yang telah melakukan perjanjian dengan tuannnya untuk merdeka. Gharim merupakan orang yang hutang yang mubah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk bersenang-senang. Fi sabilillah merupakan Orang yang berjihad di jalan Allah (prajurit perang). Ibnu sabil merupakan orang yang dalam perjalanan jauh dan terbatas bekalnya. Jika tidak ada 8 golongan tersebut minimal ada 3, jika tidak ada maka disimpan atau dialihkan untuk wilayah lain. Adapun 8 golongan yang haram diberi zakat yaitu orang kaya, abdu/budak murni, bani hasyim dan bani muthalib (sahibul bait), orang-orang kafir, orang-orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki kalau alasannya hanya faqir dan miskin.

Salat Jumat dan Syarat Wajibnya | Fathul Qorib

Terdapat tujuh syarat wajib salat Jumat, yaitu: (1) islam, seseorang yang sudah melafalkan dua kalimat Syahadat dan meyakininya tanpa keraguan sedikitpun, (2) baligh, sudah mencapai masa baligh, sudah mengalami tanda-tanda baligh, sehat panca indera, dan sampai kepadanya dakwah, (3) berakal, sehat secara nalar, dengan demikian orang gila tidak diwajibkan salat Jumat, (4) merdeka, tidak terikat perbudakan. (5) laki-laki, wanita hukumnya sunnah melaksanakan shalat Jumat, (6) sehat, (7) berdomisili, bermukim di suatu tempat, standarnya yaitu seseorang yang tidak berpindah-pindah ketika musim dingin atau musim panas.

Syarat Melakukan Salat Jum’at

Syarat-syarat melakukan salat Jum’at ada 3 perkara, yaitu: (1) berada di suatu daerah atau suatu wilayah. Tersedianya tempat untuk menyelenggarakan salat Jumat yang memadai bagi jamaah yang menetap (bermukim/berdomisili), (2) hendaknya ada 40 orang laki-laki yang di wajibkan salat Jum’at, (3) cukup waktu untuk melaksanakan shalat jum’at.

Salah satu sesuatu yang wajib ada dalam salat Jumat ialah khutbah. Khutbah standarnya menggunakan bahasa Arab. Tetapi, tidak apa-apa memakai bahasa Indonesia asalkan syarat-syarat khutbah memakai bahasa Arab terpenuhi, yaitu khutbah pertama di waktu akhir menggunakan bahasa Arab dan khutbah kedua di waktu awal menggunakan bahasa Arab. Khutbah tidak boleh terpisah, jika terpisah lebih lama dari dua rakaat shalat maka khutbah batal.

Seorang musafir tetap sah mengikuti salat Jumat dan tidak apa-apa jika tidak melakukan shalat dzuhur. Tetapi tidak dihitung 40 orang yang menjadi syarat melakukan salat Jumat. Ada pendapat yang menyatakan jika musafir telah melakukan perjalanan selama lima hari, maka wajib melaksanakan salat Jumat.

Fardhu ialah sesuatu yang wajib dikerjakan dalam salat Jumat. Fardhu salat Jumat ada 3, yaitu: (1) didahului dua khutbah. (2) khutbah dilaksanakan dengan berdiri dan duduk di antara dua khutbah. Lama duduk yaitu seperti tuma’ninahnya shalat dan disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas, (3) salat Jumat dua rakaat secara berjamaah.

Dalam suatu daerah tidak diperbolehkan ada dua masjid yang berdekatan untuk melaksanakan salat Jumat. Boleh ada dua masjid yang berdekatan, jika memang ada alasan yang mendesak. Alasan yang paling ringan adalah tidak muat. Ada yang berpendapat juga bahwa tetap salah satu tidak sah, karena dianggap telah memecah belah umat. Maka yang sah adalah yang terlebih dahulu takbir salat Jumat. Orang boleh memilih salat Jumat di tempat yang menurutnya sah. Jarak terdekat antar masjid yang dipakai dulu adalah sejauh suara muadzin masih terdengar. Sedangkan sekarang sudah ada pengeras suara, maka dibatasi jaraknya yaitu 300 dziro, 1 dziro sama dengan 48 cm,  maka 300 dziro ialah 14400 cm atau 144 m.

Oleh: Ustadz M. Ainun Na’im

KMNU IPB 2020

Fathul Qorib : Waktu-waktu Makruh Salat

Fasal VIII

Dalam fasal viii Fathul Qorib diterangkan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk mendirikan salat di dalamnya. Ada lima waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat, kecuali ada sebab yang mendahuluinya.

Adapun lima waktu tersebut, ialah (1) setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, (2) ketika terbitnya matahari sampai sempurnanya terbit, (3)  ketika matahari tepat di atas kepala (ketika suatu benda tidak mempunyai bayangan) sampai matahari sedikit tergelincir, pengecualian pada hari jumat tidak dilarang, demikian pula pada jika salat dilakukan di tanah haram Makah, (4) setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, (5) ketika matahari terbenam sampai benar-benar sempurna tenggelam.

Fasal IX

Dalam fasal ini dijelaskan hukum salat berjamaah bagi kaum lelaki. Berjamaah pada salat jumat hukumnya fardhu ‘ain, adapun berjamah dalam salat fardhu selain salat jumat hukumnya sunnah muakad. Ketika salat berjamaah, makmum wajib niat sebagai makmum, sedangkan imam tidak wajib niat sebagai imam, kecuali pada salat jumat hukumnya sunnah.

Orang yang merdeka boleh makmum kepada seorang budak. Orang baligh boleh makmum kepada murohiq (laki-laki yang sudah tamyiz tetapi belum baligh). Laki-laki tidak diperbolehkan makmum kepada wanita maupun khuntsa (orang yang mempunyai dua alat kelamin dan keduanya berfungsi dengan baik). Wanita boleh makmum kepada wanita. Wanita boleh makmum kepada khuntsa. Khuntsa tidak boleh makmum kepada khuntsa maupun wanita.

Ketika salat berjamaah, imam dan makmum harus dalam satu tempat. Jika makmum tidak bisa melihat imam karena safnya terlalu panjang, maka dia cukup melihat saf depannya, saf depannya bisa melihat saf depannya, berlanjut sampai ke imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Batas toleransi mendahului imam adalah dua kali fi’li (gerakan). Tidak ada penghalang yang menghalangi antara imam dengan makmum atau antara makmum dengan saf depannya. Sehingga makmum tidak tau apa yang dilakukan imam.

Bagaimana Hukum Merawat Anak Terlantar?

Dalam disiplin ilmu fiqih, islam membahas nasib anak temuan (laqith). Laqith didefinisikan sebagai setiap anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang menanggungnya baik ibu, bapak, kakek-nenek, atau pihak-pihak lain. Anak yang sudah mencapai baligh tidak masuk dalam kategori ini, karena anak baligh sudah (dianggap oleh syariat) tidak membutuhkan pengasuhan lagi.


“Bila seseorang menemukan laqith di jalanan (atau tempat umum lainnya), maka hukumnya fardhlu kifayah untuk mengadopsi, mendidik, dan menanggungnya. Tidak diasuh anak tersebut kecuali oleh orang (pihak) yang dapat dipercaya. Bila ditemukan harta bersama anak tersebut, hakim dapat menafkahkan harta tersebut untuk sang anak. Namun bila tidak ditemukan harta, maka nafkahnya menggunakan baitul mal (Fathul Qorib, 41)”.


Memungut anak terlantar dihukumi fardhlu kifayah ini didasarkan pada Ayat Al-Qur’an: “[Wa ta’awanu ala al-birri wa at-taqwa], saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan”. Kewajiban ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada sesama manusia (kepedulian sosial) dengan cara mengasuh dan mendidiknya. Sehingga bila di suatu wilayah terdapat anak terlantar yang tidak terurus, maka penduduk di wilayah tersebut akan mendapatkan dosa. Namun, apabila ada pihak yang mengasuh, gugurlah kewajiban penduduk di wilayah tersebut.


Adapun pihak yang mengasuh laqith haruslah amanah, dijelaskan lebih lanjut dalam Kifayatul Akhyar hal 9 Juz 2 bahwa: syarat bagi pengasuh ada 5 yaitu (1) taklif (terbebani hukum syarai’at, artinya seperti orang gila tidak diperolehkan), (2) merdeka (tidak diperbolehkan seorang budak kecuali atas izin tuannya), (3) islam, (4) adil, dan (5) mengarahkan. Pengasuh tidak disyarakan laki-laki atau kaya, karena ia tidak wajib menafkahinya.


Dalam konteks ke-Indonesia-an, Status laqith ini sebetulnya telah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya makna baitul mal (untuk anak yang ditemukan tanpa harta) yang menyertainya adalah negara. Negara hakikatnya sudah mencoba untuk merealisasikan amanah UUD ini melalu panti-panti asuhan yang menjadi program Dinas Sosial.


Selain Dinas Sosial, kemunculan lembaga pengasuh anak terlantar seperti rumah yatim, yatim mandiri, panti yatim dan lainnya patut diapreasiasi, kemunculan lembaga ini sangat membantu untuk pengasuhan para laqith. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut perlu didukung dalam rangka kepedulian sosial dan menggugurkan kefardhukifayahan. Bagaimanapun, lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.
Mari bersama-sama membantu anak-anak terlantar melalui lembaga-lembaga tersebut, karena ini adalah kewajiban kita bersama.


Hamzah Alfarisi

Fathul Qorib: Hukum-hukum Hibah

KMNU IPBHibah menurut bahasa berasal dari kata hubuub yang berarti “tiupan angin”, atau “orang terbangun dari tidurnya ketika ia terjaga”, maka seakan-akan orang yang melakukan hibah tersebut terjaga untuk melakukan kebaikan.

Menurut syara’ hibah adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat masih hidup tanpa meminta sedikitpun timbal balik walaupun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya.

Singkatnya, hibah merupakan pemberian kepemilikian suatu barang karena Alloh dengan tidak menuntut pengganti, dinyatakan secara lisan melalui serah terima (ijab qabul) untuk pengesahannya.

Barang yang dihibahkan adalah barang yang dimiliki penuh oleh orang yang memberi hibah. Hibah harus diberikan dengan barangnya bukan hanya manfaatnya. Mushannif kitab Fathul Qarib menjelaskan batasan barang yang bisa dihibbahkan di dalam perkataan beliau “setiap barang yang boleh dijual, maka boleh dihibbahkan”. Sesuatu yang tidak sah dijual-belikan, maka tidak sah pula untuk hibbah.

Hibbah tidak bisa dimiliki dan belum tetap kecuali barangnya telah diterima dengan seizin pemberi. Seandainya orang yang diberi atau yang memberi meninggal dunia sebelum barang yang dihibbahkan diterima, maka hibbah tersebut tidak rusak, dan yang menggantikan keduanya adalah ahli warisnya di dalam menerima maupun menyerahkannya.

Ketika orang yang diberi telah menerima barang pemberiannya, maka bagi si pemberi tidak diperkenankan menarik kembali kecuali ia adalah orang tua orang yang diberi, walaupun seatasnya. Ketika seseorang memberikan seumur hidup suatu barang, semisal rumah , seperti ucapannya, “aku memberikan rumah ini seumur hidup padamu.” Akad tersebut yaitu disebut akad أعمر (akad yang berlaku untuk selamanya). Atau melakukan raqbah (رقبه) rumah tersebut pada orang lain seperti perkataannya, “aku memberikan raqbah rumah ini padamu dan aku menjadikan ruqbah padamu”, atau seseorang mengawasi kepada rumah tersebut, misalnya berkata “aku mengawasimu atas rumah ini, dan kujadikan rumah ini bagimu (pengawasan)” , maksudnya “jika engkau meninggal dulu sebelum aku, maka rumah ini kembali padaku. Dan jika aku meninggal dulu sebelum engkau, maka rumah ini tetap menjadi milikmu.”

Hibah berbeda dengan sedekah dan hadiah. Hadiah adalah sedekah yang diberikan dengan niat untuk mendapatkan pahala, hadiah diberikan dengan maksud untuk memuliakan orang yang diberi hadiah, sedangkan hibah adalah memberi barang tanpa mengharap apapun.

Fathul Qorib : Hukum Wakaf dan Pengertiannya

Pengertian

Hukum Wakaf – Ditinjau dari segi bahasa waqaf berarti menanam, sedangkan secara syara’ waqaf merupakan menahan harta untuk dialih milikkan, yaitu dengan cara memindah hak tasharruf (penggunaan) dari pewaqaf (waqif) ke penerima waqaf (mauquf alaih) dengan tujuan mendekat diri kepada Allah Ta’ala.

Waqaf hukumnya boleh dan memiliki tiga syarat

Pertama, harta yang diwaqafkan (mauquf) harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan keadaannnya tetap (utuh, tahan lama). Oleh karena itu, waqif tidak boleh mewaqafkan uang atau makanan yang hanya sekali pemanfaatannya. Dari segi pemanfaatanya, mauquf dimanfaatkan dengan tujuan sesuai syara’j, bukan alat-alat untuk permainan ataupun perhiasan. Mauquf tidak disyaratkan memiliki kemanfaatan yang ada pada saat itu (aktual). Sehingga hukumnya sah mewaqafkan budak dan keledai yang masih kecil untuk diambil manfaatnya di kemudian hari.

Kedua, Waqaf harus diberikan pada asal (mauquf alaih pertama) yang sudah wujud, dan far’ (mauquf alaih selanjutnya) yang tidak terputus (akan selalu ada).
Sebagai contoh, waqif tidak boleh mewaqafkan barang kepada anaknya kemudian diwaqafkan kepada orang-orang miskin, sedangkan dia tidak memiliki anak. Contoh ini dinamakan dengan munqati’ al awwal (mauquf alaih yang pertamanya terputus).
Berkaitan dengan contoh sebelumnya, jika wakif tidak menyebutkan kata “kemudian setelahnya diberikan pada fuqara’”, maka contoh ini adalah mungqathi’ awwal wal akhir (maukuf pertama dan akhir terputus).

Ketiga, waqaf tidak dilakukan pada sesuatu yang diharamkan.
Sesungguhnya waqaf tidak disyaratkan harus nampak jelas tujuan ibadahnya, bahkan yang penting tidak mengandung unsur maksiatnya, baik nampak jelas tujuan ibadahnya seperti waqaf kepada kaum fuqara’, atau tidak nampak jelas seperti waqaf kepada orang-orang kaya.

Di dalam waqaf disyaratkan pula untuk tidak dibatasi dengan waktu. Misalnya,

“aku waqafkan barang ini selama setahun.”,

maka waqaf seperti ini tidak sah. Waqaf (penggunaannya) disesuaikan dengan apa yang disyaratkan oleh waqif pada barang tersebut. Misalnya, mendahulukan sebagian dari orang-orang yang mendapatkan waqaf seperti,

“aku waqafkan pada anak-anakku yang paling wira’i.”,

atau mengakhirkan sebagiannya, seperti “aku waqafkan kepada anak-anakku. Kemudian ketika mereka sudah tidak ada, maka kepada anak-anak mereka.”,

atau menyamakan diantara seluruh mauquf alaih, seperti,

“aku wakafkan kepada anak-anakku sama rata antara yang laki-laki dan yang perempuan.”,

atau mengunggulkan sebagian anak-anaknya di atas sebagian yang lain seperti,

“aku waqafkan kepada anak-anakku, yang laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian yang perempuan.”

Kajian Fiqih (Kitab Fathul Qorib)

Oleh: Ustadz Hamzah Alfarisi

Jumat, 22 November 2019

Editor : Mil