Bagaimana Hukum Merawat Anak Terlantar?

0
70
Dalam disiplin ilmu fiqih, islam membahas nasib anak temuan (laqith). Laqith didefinisikan sebagai setiap anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang menanggungnya baik ibu, bapak, kakek-nenek, atau pihak-pihak lain. Anak yang sudah mencapai baligh tidak masuk dalam kategori ini, karena anak baligh sudah (dianggap oleh syariat) tidak membutuhkan pengasuhan lagi.

Dalam disiplin ilmu fiqih, islam membahas nasib anak temuan (laqith). Laqith didefinisikan sebagai setiap anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang menanggungnya baik ibu, bapak, kakek-nenek, atau pihak-pihak lain. Anak yang sudah mencapai baligh tidak masuk dalam kategori ini, karena anak baligh sudah (dianggap oleh syariat) tidak membutuhkan pengasuhan lagi.


“Bila seseorang menemukan laqith di jalanan (atau tempat umum lainnya), maka hukumnya fardhlu kifayah untuk mengadopsi, mendidik, dan menanggungnya. Tidak diasuh anak tersebut kecuali oleh orang (pihak) yang dapat dipercaya. Bila ditemukan harta bersama anak tersebut, hakim dapat menafkahkan harta tersebut untuk sang anak. Namun bila tidak ditemukan harta, maka nafkahnya menggunakan baitul mal (Fathul Qorib, 41)”.


Memungut anak terlantar dihukumi fardhlu kifayah ini didasarkan pada Ayat Al-Qur’an: “[Wa ta’awanu ala al-birri wa at-taqwa], saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan”. Kewajiban ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada sesama manusia (kepedulian sosial) dengan cara mengasuh dan mendidiknya. Sehingga bila di suatu wilayah terdapat anak terlantar yang tidak terurus, maka penduduk di wilayah tersebut akan mendapatkan dosa. Namun, apabila ada pihak yang mengasuh, gugurlah kewajiban penduduk di wilayah tersebut.


Adapun pihak yang mengasuh laqith haruslah amanah, dijelaskan lebih lanjut dalam Kifayatul Akhyar hal 9 Juz 2 bahwa: syarat bagi pengasuh ada 5 yaitu (1) taklif (terbebani hukum syarai’at, artinya seperti orang gila tidak diperolehkan), (2) merdeka (tidak diperbolehkan seorang budak kecuali atas izin tuannya), (3) islam, (4) adil, dan (5) mengarahkan. Pengasuh tidak disyarakan laki-laki atau kaya, karena ia tidak wajib menafkahinya.


Dalam konteks ke-Indonesia-an, Status laqith ini sebetulnya telah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya makna baitul mal (untuk anak yang ditemukan tanpa harta) yang menyertainya adalah negara. Negara hakikatnya sudah mencoba untuk merealisasikan amanah UUD ini melalu panti-panti asuhan yang menjadi program Dinas Sosial.


Selain Dinas Sosial, kemunculan lembaga pengasuh anak terlantar seperti rumah yatim, yatim mandiri, panti yatim dan lainnya patut diapreasiasi, kemunculan lembaga ini sangat membantu untuk pengasuhan para laqith. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut perlu didukung dalam rangka kepedulian sosial dan menggugurkan kefardhukifayahan. Bagaimanapun, lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.
Mari bersama-sama membantu anak-anak terlantar melalui lembaga-lembaga tersebut, karena ini adalah kewajiban kita bersama.


Hamzah Alfarisi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here