KETIKA GUS DUR HARUS LENGSER

KETIKA GUS DUR HARUS LENGSER

Seperti biasa, sore hari di Bogor jumat lalu berhias rintik hujan. Meski hanya gerimis, rintik-rintik itu seakan menjadi irama sore yang menemani langkah kami ke tempat ini. Tempat yang sudah dua kali ini menjadi semacam ‘markas’ untuk mempertemukan berbagai pemikiran yang berasal dari banyak tanda tanya di benak kami.

Rintik gerimis seketika tidak lagi terdengar ketika kami masuk ke ‘markas’ ini. Ruangan ini tidak terlalu luas. Pun, tidak banyak perabot yang memenuhinya. Hanya ada satu meja persegi panjang yang terletak di tengah ruangan, dikelilingi delapan kursi yang cukup untuk menampung kami semua hari itu. Di salah satu sisi ruangan, berputar kipas angin yang membuat kami tidak terlalu gerah meski hampir dua jam kami melingkar dalam ruangan tanpa jendela ini.

Bahasan yang kami angkat pada Nahdlatul Fikr minggu ini cukup menarik: mengapa Gus Dur dilengserkan? Jika kita mencari jawabannya pada buku-buku sejarah selama duduk di bangku sekolah, maka yang akan kita temukan adalah istilah-istilah semacam ‘inkonstitusional’, ‘buloggate dan bruneigate’, ‘sidang istimewa MPR’, dan seterusnya. Hal itu memang benar, karena kenyataannya (di)lengser(kan)nya Gus Dur tidak terlepas dari berbagai istilah tersebut. Boleh dibilang, Gus Dur merupakan salah satu aktor sejarah. ‘Pelaku’ sejarah pada masa itu, tahun 2001. Namun yang harus kita garis bawahi adalah, apakah semua yang terlibat sejarah adalah yang bersalah?

 

Buloggate dan Bruneigate: Sebuah Senjata Tumpul

Tidak bisa kita pungkiri, sebenarnya tidak relevan lagi jika kita masih menemukan pernyataan lengsernya Gus Dur disandingkan dengan kalimat tentang keterlibatannya sebagai tersangka kasus korupsi yang diistilahkan buloggate dan bruneigate. Bahkan sebelum Gus Dur benar-benar lengser, kenyataannya kasus tersebut telah selesai secara hukum dengan terbebasnya Gus Dur dari tuduhan tersangka korupsi. Gus Dur bebas. Ya, tidak terbukti. Kita juga tahu bahwa hanya dalam waktu yang sangat singkat, sidang istimewa MPR telah berkali berganti topik. Dari yang awalnya bertopik dugaan kasus korupsi, beralih topik menjadi kasus pemecatan kapolri, dan terakhir mengenai dikeluarkannya Dekrit Presiden tentang pembubaran MPR yang dinilai inkonstitusional.

Maka tidak salah jika kita menyebut dua kasus tersebut (buloggate dan bruneigate) sebagai sebuah senjata tumpul. Senjata yang nyatanya tidak mempan menyobek langsung status Gus Dur sebagai presiden. Meski begitu, senjata tumpul itu tetap berhasil menggiring opini masyarakat awam untuk menganggapnya sebagai sebab lengsernnya Gus Dur dari kursi pemerintahan.

 

Siapa yang Inkonstutusional?

Berbagai tindakan Gus Dur yang dianggap inkonstitusional pun memiliki berbagai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lha wong DPR saja bekerja inkonstitusional. Mengenai kasus pemecatan Kapolri, Gus Dur dinilai melanggar Tap MPR No 6 dan 7/1999 tentang penggantian Kapolri yang memantik reaksi DPR meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa. Namun menurut Bapak Mahfud MD, keputusan DPR itu cacat hukum. Seharusnya untuk kasus Kapolri, DPR tidak berhak langsung menyelenggarakan sidang istimewa, melainkan harus menyampaikan nota memorandum terlebih dahulu[1]. Belum lagi tindakan-tindakan ‘menzholimi’ lainnya yang sepertinya malah elit politik duluan yang memulai.

 

NKRI dan Pancasila Harga Mati

Bahwa dilengserkannya Gus Dur sarat akan berbagai kepentingan elit politik merupakan hal yang tidak perlu ditanyakan lagi. Banyak pihak setuju akan hal ini. Nyatanya, dua parpol besar pernah mengajak Gus Dur rundingan secara baik-baik, intinya agar menteri-menteri yang berasal dari parpol itu tidak dipreteli oleh Gus Dur. Tentu saja Gus Dur menolak. Kalau untuk mempertahankan menteri hanya karena perintah parpol itu artinya melukai demokrasi. Karena memilih menteri itu hak prerogatif presiden.

Ada lagi cerita menarik yang dituturkan langsung oleh Bapak Mahfud MD. Tiga minggu sebelum dilengserkan melalui sidang istimewa, ada utusan yang mewakili beberapa ormas ingin menghadap Gus Dur. Ormas-ormas itu menyatakan siap menghimpun jutaan umat islam untuk mendukung Gus Dur dengan mengepung senayan. Syaratnya hanya satu, meminta Gus Dur mengganti ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Ketika Pak Mahfud menyampaikan hal itu kepada Gus Dur, Gus Dur lantang menjawab,  “Lebih baik saya tidak jadi presiden daripada harus mengganti Pancasila!”

 

Gus Dur: Guru Bangsa yang Dirindukan

Jika ada wakil rakyat di negara ini yang dengan begitu mudahnya melepas jabatannya tanpa tetesan darah rakyat, ya hanya Gus Dur jawabannya.

Tidak ada Jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian.” Lontaran kalimat pendek ini seolah menjadi penyejuk hati para pecinta Gus Dur yang bahkan menyebut diri ‘pasukan berani mati’. MPR bisa saja menurunkan Gus Dur dengan harus berkeringat dan bersusah-susah dulu melawan jutaan umat dari berbagai latar belakang yang siap mati mendukung Gus Dur hari itu. Tapi apa yang dilakukan Gus Dur, sang guru bangsa? Gus Dur membuat semua pasukan itu menghentikan niatnya, mendidiknya tentang satu hal: kesabaran. Mendidik bukan menggurui. Alangkah banyak jika kita sebutkan satu-satu jasa Gus Dur untuk negara ini.

…..

Diskusi sore itu berakhir dengan kerinduan kami akan sosok Gus Dur sebagai guru bangsa yang tidak minta apapun dari Indonesia, tapi memberi semua yang Beliau miliki untuk kepentingan negara.

[1] Sumber: https://www.facebook.com/sarkub.bojonegoro/posts/663748380307054

muhammad

Related Posts
Comment ( 1 )
  1. Sandal Santri | KETIKA GUS DUR HARUS LENGSER
    December 19, 2014 at 11:08 am
    Reply

    […] menyelenggarakan sidang istimewa, melainkan harus menyampaikan nota memorandum terlebih dahulu[1]. Belum lagi tindakan-tindakan ‘menzholimi’ lainnya yang sepertinya malah elit politik duluan […]

Leave a reply